Militer 'Satroni' Taliban, Ribuan Warga Kabur

jpnn.com - ISLAMABAD - Ribuan warga diberitakan melarikan diri dari daerah Lower Dis di Pakistan, saat terjadi bentrokan antara tentara dengan kelompok pejuang Taliban di distrik itu. Seperti disampaikan koresponden Al Jazeera, Senin (27/4), ribuan orang itu "kabur" lantaran operasi yang "menyeluruh" dan "akurat" yang dilakukan militer.

Pasukan pemerintah memulai rangkaian operasi mereka demi menumpas kelompok Taliban tersebut sejak Minggu (26/4). Dilaporkan oleh pihak pemerintah, sejauh ini mereka setidaknya sudah menewaskan 26 orang tersangka anggota Taliban di kawasan itu.

Distrik Lower Dis sendiri terletak di daerah Malakand, di kawasan Provinsi North-West Frontier yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan. "Daerah Lal Qila di Lower Dis telah diamankan sepenuhnya pasca operasi sukses oleh Korps Perbatasan hari ini," ungkap sumber kalangan militer.

Hanya saja, aksi militer di Lower Dis ini sesungguhnya dipandang bisa mengancam kesepakatan damai antara pemerintah dengan kelompok anti-pemerintah khususnya di kawasan berdekatan, yakni di lembah Swat. Namun, pihak pemerintah justru membantah dan menyatakan kesepakatan itu tetap dipegang, serta tak ada hubungannya dengan operasi ini.

"Perjanjian perdamaian itu tetap berlaku - pemerintah tidak membatalkan kesepakatan damai tersebut," ucap Farhatullah Babar, juru bicara Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.

"Namun pada saat bersamaan, pemerintah berniat kuat untuk menumpas kalangan militan yang ingin merusak hukum dan memperburuk situasi," katanya pula.

Pemerintah Pakistan sendiri menyetujui perjanjian damai dengan kaum Taliban tersebut pada Februari lalu. Kesepakatan itu terutama didorong oleh bantuan yang telah diberikan Taliban dalam menginterpretasikan peraturan (syariah) Islam.

Farhatullah Babar juga memastikan bahwa pemerintah akan tetap memenuhi janjinya sesuai kesepakatan - yang secara khusus meliputi kawasan lembah Swat dan sekitarnya termasuk Malakand - yakni mendirikan pengadilan-pengadilan Islam. Namun ia juga mengutarakan bahwa pemerintah tak akan membiarkan para pejuang tersebut menyebarkan pengaruhnya ke luar wilayah. (ito/JPNN)