Minim Dana, Jangan Paksakan Pilkada

JAKARTA - Keterbatasn dana menjadi persoalan serius dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara di sisi lain, Departemen Dalam Negeri terus memaksakan pilkada langsung itu digelar tepat waktu pada pertengahn 2010.

 

"Dengan dana minim, pilkada akan semakin bermasalah," kata Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Navis Gumay di sela-sela pengenalan web pemilu di Hotel Bali Denpasar, Jakarta, Kamis (26/11).

 

Menurut Hadar, memaksakan pilkada bisa berdampak buruk terhadap hasil. Selain masalah dana, fakta membuktikan bahwa KPU daerah tidak memiliki persiapan yang cukup. Pengawas pilkada di daerah juga belum terbentuk. "Minimnya dana itu bisa jadi disebabkan KPU daerah meminta pencairan anggaran yang mepet sehingga susah untuk meminta dalam jumlah besar," jelasnya.

 

Hadar mencatat pernyataan Depdagri yang sempat melontarkan ide agar pilkada kembali pada pola lama. Artinya, pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Menurut Hadar, hal itu harus dicurigai karena memaksakan pilkada saat ini bisa jadi merupakan skenario agar kembali ke pola lama.