Minim Sosilalisasi, Rawan Golput

jpnn.com - Sejumlah kalangan dewan mempertanyakan pencoretan angggaran bantuan untuk pelaksanaan pemilu dalam APBD Jakarta 2014 oleh Kemendagri RI. Kalangan menganggap dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pemilu di Jakarta.  

Anggota Komisi C (bidang anggaran) DPRD DKI Jakarta S Andhyka membenarkan kalau anggaran bantuan untuk pelaksanaan pemilu untuk KPU Jakarta sebesar Rp 14 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 18 miliar, dicoret oleh Kemendagri RI.

"Saya sendiri gak ngerti kenapa anggaran bantuan pelaksanaan pemilu dicoret.  Padahal anggaran itu sangat dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu DKI Jakarta," ujar dia kepada INDOPOS (JPNN Group), Selasa (25/2).

Andyka yang juga caleg Gerindra dapil Jakarta Utara itu mengatakan, saat ini KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, mengeluhkan perihal minimnya  anggaran. Kondisi itu berdampak pada sosialisasi pemilu.

Akibatnya, sosialisasi tidak terlaksana secara maksimal. "Ini terbukti oleh saya dilapangan. Pada saat saya sosalisasi, ternyata banyak  warga yang tidak tahu kapan pemilu digelar dan berapa partai yang ikut serta pemilu. Ini jelas ada yang tidak maksimal sosialisasinya. Sebab dana yang mereka gunakan untuk sosialisasi hanya mengandalkan pusat," ungkap dia.

Akibat kurangnya sosialisasi, dampak yang timbulkan pun akan sangat luar biasa. Angka golput dipastikan tinggi. Bahkan bisa dimungkinkan terjadi aksi suap kepada petugas KPU dan Bawaslu DKI. "Anda bayangkan gaji panwas sebula sangat kecil. Ini tidak seimbang tugas yang harus mereka emban. Nah disinilah nantinya rawan penyimpangan, seperti aksi suap oleh partai maupun caleg," tandas Andyka.
 
Dengan melihat fatka ini, Andhyka pun meminta Kemendagri RI untuk mempertimbangkan pencoretan dan bantuan dalam APBD tahun ini untuk KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. (pes)