Minimal Pendidikan SLTP dan Tidak ada Batasan Usia
jpnn.com - jpnn.com - Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan Pemerintah Provinsi Maluku, mengadakan Diklat Vokasi atau keterampilan di bidang pelayaran.
Tahun ini, sebanyak 1000 siswa akan dididik untuk memperkuat SDM Pelaut di wilayah Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.
Kepala BPSDM Wahju Satrio Utomo mengatakan, telah menjaring sebanyak 240 siswa, yang akan ditempatkan sebanyak 120 siswa di PIP Makassar, dan 120 siswa di BP2IP Barombong.
"Kami meminta bantuan Universitas Pattimura dan Pemprov Maluku untuk mencari 1000 siswa diklat Vokasi. Untuk tahap pertama, telah terjaring sebanyak 240 siswa. Kami akan lanjutkan terus hingga kuota terpenuhi. Mungkin akan ditambah kuotanya bila peminatnya memang banyak," ujar pria yang karib disapa Tommy ini.
Tommy melanjutkan, diklat vokasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Para siswa diklat akan mendapatkan tiga sertifikat yaitu, basic safety training, Security Awareness Training, Advance Fire Fighting, dan ditambah buku pelaut.
Bermodalkan itu, lanjutnya, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK).
Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan ratingnya.
Sementara dalam menggenjot produksi SDM transportasi baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian, dan untuk membantu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu atau putus sekolah, BPSDM menargetkan kuota sebanyak 48.335 orang di seluruh Indonesia, melalui program diklat pemberdayaan masyarakat.
Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan Pemerintah Provinsi Maluku, mengadakan Diklat Vokasi atau keterampilan di bidang
- PIP Semarang Raih Penghargaan AKIP 2024
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama
- Penggunaan Rem ABS di Sepeda Motor Bisa Diatur dalam Peraturan Menteri
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project