Minimalisir Penggelembungan Suara, KPUD Diminta Lakukan Ini
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, diingatkan untuk menempelkan daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb), pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
Langkah ini dinilai penting untuk dimaksimalkan pelaksanaannya selama masa tenang menjelang pemungutan suara Rabu (9/12), untuk menghindari penggelumbungan suara, jual beli suara dan lain-lain.
"DPT dan DPTb1 harus ditempel di papan yang sudah ditentukan agar masyarakat tahu berapa jumlahnya," ujar Anggota Caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino, Senin (7/11).
Selain masyarakat, saksi maupun pengawas pilkada kata Girindra, juga harus memeroleh salinan DPT dan DPTb. Ini sangat penting, untuk menjamin akurasi data sebelum pemungutan suara, karena pengawas biasanya mempunyai data pembanding.
Sebagai contoh, baru-baru ini Bawaslu pusat kata Girindra, menemukan tiga ribu lebih pemilih ganda di Kutai Timur.
Selain itu, Girindra juga menilai KPU benar-benar perlu memerhatikan masalah surat undangan pemilih. Langkah ini penting, karena pengalaman pemantauan pilkada-pilkada sebelumnya dan laporan KIPP Daerah, pada pemilihan legislatif 2014 lalu, banyak surat undangan pemilih atau formulir C6 milik orang lain, digunakan oknum tak bertanggung jawab.
"Penyelenggara dan jajarannya, pengawas setempat dan jajarannya beserta aparat penegak hukum, harus mewaspadai penggunaan C6 milik orang lain dengan memeriksa identitas," ujar Girindra.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, diingatkan untuk menempelkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan