Minsel Pantas Dijadikan Pilot Project Bagi Daerah Lain

jpnn.com, MINAHASA SELATAN - Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) pantas dijadikan Pilot Project bagi daerah-daerah lain dalam hal berbagai program peningkatan pembangunan yang ada.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng kepada pers usai pertemuan antara Tim Kunspek Komisi XI DPR dengan Bupati Minsel, Sulut, Christiany Eugenia Paruntu beserta jajarannya, di Kantor Bupati Minsel, Sulut, Selasa (19/9/2017).

“Dari hasil laporan Bupati Minsel dan melihat langsung, dapat kami simpulkan program pembangunan di Minsel khususnya infrastruktur sangat baik. Terbukti, bantuan pemerintah pusat bisa dibangun dengan baik tanpa ada masalah," ujar Mekeng - panggilan akrab politisi Golkar ini.

Mekeng mengatakan, Komisi XI DPR menampung kebutuhan anggaran yang sudah disampaikan Bupati Minsel. Begitu juga dengan masalah anggaran, pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar dapat menganggarkan berbagai program pembangunan di Minsel.

Menurutnya, Minsel layak didukung karena memiliki potensi yang cukup besar baik pariwisata, agrowisata, pertambangan, pertanian maupun perikanan, makanya perlu dukungan bantuan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih sesuai nawacita Presiden RI Jokowi.

Komisi XI DPR menyarankan kepada Bupati Minsel agar dapat menggunakan pihak ketiga yang dibentuk pemerintah pusat, yaitu PT. SNI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam hal mempercepat pembangunan melalui pinjaman.

Dirut PT. SNI, Erna dalam pertemuan mengatakan persetujuannya karena melihat adanya potensi di Minsel. "Oleh karena itu, Komisi XI DPR berharap PT. SNI dapat membantu membangun infrastruktur yang ada di Minsel agar ke depan bisa terus digenjot menjadi kawasan yang maju dan berkembang.

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI DPR atas kunjungannya. “Saya berharap Komisi XI DPR dapat membantu dengan menganggarkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI untuk mengalokasikan anggaran yang sangat kami butuhkan,” harapnya.