Minta Anggaran Pilkada Dipangkas, Pemda tak Bisa Beberkan Alasannya

jpnn.com - JAKARTA – Beberapa pemerintah daerah sempat berencana memangkas anggaran Pilkada serentak 2015 mendatang. Namun, mereka ternyata tak bisa menjelaskan secara rinci bagian yang akan dipangkas.

"Ketika saya minta penjelasan, anggaran yang dipangkas itu di­press di bagian mana, Mmereka juga enggak bisa menjelaskan. Pokoknya dipotong sekian miliar, gitu saja," ujar Komisioner KPU Arief Budiman, Selasa (22/9).

Menurut Arif, ketika wacana pemangkasan anggaran dikemukakan, penjelasan secera rinci bisa dikemukakan. Misalnya ialah anggaran sosialisasi yang dianggap terlalu besar.

“Atau anggaran kampanye (dinilai terlalu besar). Tapi kalau logistik, ya memang harus segitu, misalnya. Lalu honorarium petugas juga, harus segitu. Nah ini harus mampu dijelaskan. Karena ada anggaran yang bisa dipotong dan ada anggaran yang enggak bisa dipotong," ujar Arif.

Arif menilai, ketika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi anggaran pilkada telah ditandatangani, dana yang disepakati tak bisa dikurangi lagi. Karena penetapan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penghitungan secara matang. (gir/jpnn)