Minta Anies Lawan DPRD, PSI Ungkit Kisah Keberanian Ahok

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran RKT DPRD di RAPBD 2021.

Pasalnya, di tengah masalah ekonomi yang menghimpit rakyat, dewan malah menuntut kenaikan anggaran hingga Rp 800 miliar.

“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Jumat (4/12).

"Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen. Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” lanjut dia. 

Michael mengatakan, polemik terkait anggaran antara DPRD dan gubernur bukan hal yang baru di lingkungan Pemprov DKI.

Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.

Masih di tahun yang sama, Ahok lagi-lagi bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang.

Karena itu, menurut Michael, Anies tidak perlu takut berkonflik dengan legislatif demi memastikan uang negara dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.