Minta KPU DKI Tanggung Jawab, Taufik Demokrat: Pilkada Jakarta Harus Diulang

Minta KPU DKI Tanggung Jawab, Taufik Demokrat: Pilkada Jakarta Harus Diulang
Ilustrasi - Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim.

Tim Dharma-Kun menolak tanda tangan hasil rapat pleno penghitungan suara lantaran minimnya partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pilkada tersebut.

Sikap itu disampaikan saat membacakan kejadian khusus dalam rapat pleno KPU DKI di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

"Sebagaimana rekapitulasi dari kabupaten/kota, kami dapat simpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT, dan kami menganggap jumlah suara tidak mewakili masyarakat," ujar saksi Dharma-Kun.

Mereka menilai legitimasi masyarakat di Pilkada Jakarta sangat kurang sehingga jumlah suara tidak mewakili representasi warga pemilih secara keseluruhan.

Pihak Dharma-Kun juga menyinggung suara tidak sah yang mencapai 10 persen. Diketahui, surat suara sah pada Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629, dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

"Kedua, terdapat suara tidak sah 10 persen yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara," kata saksi Dharma-Kun.(ant/fat/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Bakomstra Demokrat Jakarta tegaskan KPU DKI harus tanggung jawab. Minta pilkada Jakarta diulang gegara hasil pilkada Jakarta tidak legitimasi.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News