Minta MK Batalkan Kemenangan PanTas
Sengketa Pemilukada Minahasa Selatan
Selasa, 02 November 2010 – 19:12 WIB

Minta MK Batalkan Kemenangan PanTas
JAKARTA--Kemenangan Christiany Eugenia Paruntu-Sonny Tandayu (PanTas) dalam pilkada putaran kedua Minahasa Selatan (Minsel) dituding cacat formil. Alasannya dalam pelaksanaan pilkada tidak diawasi oleh panwas maupun panwascam. Sementara itu Robby Sankoy, ketua pemenangan PanTas membantah tudingan kubu AGK-FER. Menurut dia, pelaksanaan pilkada sudah sesuai UU 22 Tahun 2007. Justru pihak pemohonlah yang melakukan kesalahan.
"Kemenangan PanTas cacat formil. Sebab, proses pelaksanaannya tidak jujur, tidak adil, dan penuh praktek kecurangan. Juga tidak berpedoman pada UU 22 Tahun 2007," kata Hendrik Assa, kuasa hukum Asiano Gamy Kawatu (AGK) dan Felly Estelita Runtuwene (FER), dalam pembacaan gugatan perselisihan hasil pilkada Minsel bernomor : 194/PHPU.D-VIII/2010 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/11).
Baca Juga:
Atas ketidakjujuran tim PanTas itu, lanjut Hendrik, pihak pemohon sangat dirugikan. Sebab, sangat mempengaruhi perolehan suara AGK-FER dan menguntungkan PanTas. "Penetapan pasangan calon PanTas sebagai bupati/wakil bupati terpilih sangat bertentangan dengan azas jurdil. Banyak pelanggaran yang dihasilkan terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu kami mohon majelis konstitusi untuk membatalkan kemenangan PanTas," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA--Kemenangan Christiany Eugenia Paruntu-Sonny Tandayu (PanTas) dalam pilkada putaran kedua Minahasa Selatan (Minsel) dituding cacat formil.
BERITA TERKAIT
- Kanang Desak Bersih-Bersih Total Sebelum Kolaborasi dengan Danantara
- Rustini Muhaimin Menggelar Bakti Sosial saat Bersafari Ramadan ke Gunungkidul
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol
- Asep Wahyuwijaya Nilai Bersih-Bersih di BUMN Energi Harus Total
- Ahmad Rofiq Optimistis Partai Gema Bangsa Bisa Jadi Peserta Pemilu 2029
- Kenaikan Pangkat Teddy di Luar Kebiasaan, Soalnya Pakai Surat Perintah, Bukan Keputusan