Minta Pemerintah Instruksikan Pertamina Tunda Kenaikan Elpiji

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengaku kecewa dengan kebijakan Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg. Menurutnya, kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat terutama mereka yang bergerak di industri makanan dan restoran.

Irman bahkan menyebut kebijakan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 itu sukses merusak keceriaan tahun baru masyarakat. "Kenaikan harga elpiji adalah kado terburuk dari Pertamina untuk rakyat Indonesia, momentumnya sekarang adalah perayaan tahun baru yang seharusnya penuh dengan kabar gembira bukan kabar kenaikan harga," ujar Irman Gusman melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis (2/1).

Ia yakin kenaikan ini akan segera diikuti kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya. Hal ini, lanjut Irman, menunjukkan PT Pertamina sebagai BUMN tidak memiliki manajemen tata niaga yang baik. "Saya yakin ibu-ibu rumah tangga akan teriak dengan kenaikan ini, bahkan pengelola rumah makan juga akan keberatan dengan kenaikan harga elpiji ini," ujarnya.

Karenanya Irman meminta pemerintah turun tangan dengan memerintahkan Pertamina menunda kenaikan harga elpiji hingga masyarakat siap. Ditegaskannya, pemerintah tidak bisa lepas tangan terhadap kebijakan PT Pertamina ini.

Meski PT Pertamina adalah sebuah korporasi, namun sebagai BUMN, hak monopoli Pertamina seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan hanya untuk mencari untung. "Pertamina sebagai BUMN dapat monopoli di bidang minyak dan gas adalah untuk menjalankan amanat konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945," tandas senator dari Provinsi Sumatera Barat ini.(dil/jpnn)