Minta Pemerintah Segera Eksekusi Program Padat Karya, Tiga Pilar PDIP Siap Bersinergi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pelaksanaan program padat karya adalah salah satu instrumen penting dalam menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
PDIP juga sudah memerintahkan jajarannya di tiga pilar partai, yaitu struktural, eksekutif, dan legislatif, agar mendukung pelaksanaan program padat karya, di samping memberikan bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Hasto saat membuka diskusi virtual rapat koordinasi nasional bidang industri, tenaga kerja dan jaminan sosial dengan tema Kebijakan Mengatasi Pengangguran, di kantor pusat partai itu, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).
Hadir dalam diskusi itu antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.
Yang menjadi moderator adalah Ketua DPP PDIP bidang industri, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, Nusyirwan Soejono.
"Kami harus menggunakan seluruh sumber daya kami untuk membantu pemerintahan Jokowi - Maruf Ma'ruf, membantu seluruh rakyat Indonesia dengan menggerakkan seluruh kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat," kata Hasto.
Hasto menyatakan PDIP memiliki infrastruktur partai di mana 6 gubernur dan 7 wakil gubernur berasal dari partai itu. Lalu ada juga 113 kepala daerah tingkat dua dan 113 wakil kepala daerah tingkat dua.
Serta memiliki 128 anggota DPR RI dan 416 anggota DPRD di tingkat provinsi, di mana diantaranya 18 ketua DPRD Provinsi berasal dari PDIP.
PDIP menyatakan saat ini ada 14 program infrastruktur berbasis masyarakat yang merupakan padat karya yang dijalankan pemerintah
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen