Minta Penetapan Standar Maktab, Empat Negara ASEAN Tekan Saudi
Senin, 24 Agustus 2009 – 10:16 WIB
JAKARTA - Jelang datangnya musim haji, empat negara berpenduduk muslim terbesar di ASEAN satu suara dan bakal menekan pemerintah Arab Saudi. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura meminta agar Arab Saudi menetapkan standardisasi pondokan haji. Itu adalah salah satu poin kesekapatan hasil pertemuan tingkat teknis empat negara tersebut akhir pekan lalu.
"Standardisasi pondokan haji akan membantu negara-negara yang menjadi tamu Allah ketika tinggal di Tanah Suci untuk beribadah," terang Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Depag Abdul Ghafur Djawahir di Jakarta Minggu (23/8). Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat setingkat Sekjen, Dirjen, dan direktur Depag masing-masing negara.
Menurut Ghafur, persoalan pondokan tidak hanya dirasakan Indonesia. Negara-negara ASEAN lainnya juga merasa bahwa harga pondokan haji di Arab Saudi setiap tahun selalu naik. Selain soal standar harga, terang dia, hasil pertemuan itu juga mengharapkan agar Pemerintah Arab Saudi menetapkan standar fasilitas bagi jamaah. "Misalnya standardisasi soal listrik, pendingin ruangan, air, dan kebersihan," jelasnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, empat negara juga mendesak Saudi agar memberikan standardisasi terkait masalah transportasi. Pemilik pondokan harus menjamin pemindahan jamaah dari maktab ke Masjidiharam dan sebaliknya. "Kami siap membayar biaya transportasi ini asalkan modanya benar-benar ada dan tersedia. Untuk memudahkan, kami berharap kendaraan atau bus disediakan pemilik pondokan. Jadi satu paket dengan maktab," tegasnya.
JAKARTA - Jelang datangnya musim haji, empat negara berpenduduk muslim terbesar di ASEAN satu suara dan bakal menekan pemerintah Arab Saudi. Indonesia,
BERITA TERKAIT
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak