Minta Peninjauan Aturan Gaji dan Terlindungi dari Korupsi

JAKARTA - Sekitar 48 bupati/wakil bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh indonesia (APKASI) mendatangai Komisi II DPR, Kamis (25/11). Melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, para bupati mengadukan 4 jenis permasalahan pokok yang dihadapi daerah.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap itu, dari pihak APKASI hadir antara lain Sekretaris Umum Apkasi yang juga Bupati Kuningan, Jawa Barat, Aang Hamid Suganda, serta Sekretaris Umum APKASI yang juga Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Shadiq Pasadigoe. Sementar ketua umum APKASI yang juga Bupati Pacitan, Sujono, berhalangan hadir karena sedang berobat di China.

Dari hasil kajian APKASI, 4 persoalan pokok yang dihadapi daerah adalah masalah pemerintahan dan otonomi daerah (otda), pemberdayaan aparatur dan reformasi birokrasi, Pemilu dan Pemilukada, serta masalah pertanahan. Untuk isu pertama terkait persoalan Otda, Shadiq Pasadigoe saat memaparkan hasil kajian APKASI mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus jadi perhatian bersama. Antara lain masalah pemekaran, pengelolaan administrasi kependudukan, hubungan pemerintahan daerah, pemberian dana bantuan dari pusat ke daerah, tata ruang, pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi hubungan pusat dan daerah, hibah asset pemerintah pusat/provinsi, serta format LKPJ, LPPD dan LAKIP.

Menurut Shadiq, perlu dirancang format daerah otonomi yang lebih tepat. Selain itu terkait masalah pemekaran, perlu adanya daerah otonom persiapan dalam bentuk kabupaten atau kota administrasi. Shadiq menambahkan, pemekaran daerah sering menyebabkan terjadinya saling klaim atas kepemilikan suatu desa. "Hal ini sangat menyulitkan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ucap Shadiq.