Minta Peninjauan Aturan Gaji dan Terlindungi dari Korupsi
Kamis, 25 November 2010 – 17:47 WIB

Minta Peninjauan Aturan Gaji dan Terlindungi dari Korupsi
Yang tak kalah penting, para kepala daerah juga mengusulkan perlindungan hukum dari kasus pidana demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. "Perlu payung hukum bagi perlindungan KDH (Kepala daerah) dan PNS yang terlibat kasus hukum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya.
Untuk itu APKASI menyampaikan tiga usulan. Pertama, agar penyidik dalam menyidik KDH harus berkoordinasi dengan auditor baik itu BPK ataupun BPKP untuk melihat indikasi korupsi. Kedua, aparat pengawasan daerah perlu lebih diberdayakan. "Ketiga, perlu dipertegas pengaturan tentang prosedur pemeriksaan pejabat dalam arti lebih mengedepankan proses internal pemeriksaan di Pemda, sehingga ada kepastian dan perlindungan hukum bagi kepala daerah," cetusnya.
Persoalan ketiga yang disodorkan APKASI di Komisi III DPR adalah masalah yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada. Masalah ini dinilai APKASI merupakan hal yang krusial karena dalam pelaksanaannya Pemilukada dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
APKASI menilai ada ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan, PP, Permendagri dengan peraturan KPU dalam pelaksanaan Pemilukada. Dari catatan APKASI, permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada memang beragam. "Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada masih memiliki potensi masalah," tegas Shadiq.
JAKARTA - Sekitar 48 bupati/wakil bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh indonesia (APKASI) mendatangai Komisi II DPR,
BERITA TERKAIT
- Menteri PKP Maruarar Sirait Segera Selesaikan Polemik Meikarta
- Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar Pantas Dihukum Berat
- ART Sebut Kejagung Hadapi 2 Lawan saat Menangani Perkara, Satunya Buzzer
- Fee Proyek 10 Persen Terungkap di Sidang Mbak Ita, Apa Peran Iswar Aminuddin?
- Paus Fransiskus Wafat, David Herson: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian Dunia
- Seorang Pria di Palu Divonis Penjara 1 Tahun 5 Bulan Gegara Gadaikan Mobil Kredit