Minta Peninjauan Aturan Gaji dan Terlindungi dari Korupsi

Sedangkan persoalan terakhir yang dipaparkan APKASI adalah masalah pertanahan dan reformasi agraria. APKASI, lanjut Shadiq, mengkritisi belum adanya kejelasan tentang peraturan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan terutama dalam hal regulasi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Pasalnya, kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan belum disertai dengan regulasi teknis yang jelas dan tegas.

"Belum semua kewenangan urusan pertanahan diserahkan ke daerah. Hal ini membawa konsekuensi keterlambatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam administrasi pertanahan," pungkasnya.(ara/jpnn)