Minta Penundaan dan Walk Out dari Pleno KPU Bentuk Sikap tak Siap Kalah

jpnn.com - JAKARTA - Usul kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menuda penetapan rekapitulasi hasil suara pemilu presiden (pilpres) terus mengundang kritik. Sebab, usulan yang didasari alasan tentang adanya kecurangan di pilpres itu justru lebih kental dengan nuansa ketidaksiapan menerima kekalahan.

Penilaian itu disampaikan pengamat hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf, Minggu (20/7). Guru besar ilmu tata negara di Universitas Parahyangan, Bandung itu mengatakan, KPU sudah menetapkan jadwal dan tahapan pilpres sehingga semua pihak juga harus mematuhinya.

“Setiap tahapan ada mekanismenya. Kalau melihat ada dugaan kecurangan, silahkan tempuh jalur hukum, entah itu dalam pidana pemilu, atau dalam jalur sengketa hasil. Kalau minta ditunda, kemudian ada juga walk out, jelas kesannya tidak legowo, tidak siap kalah dalam berkompetisi," katanya.

Asep menambahkan, selisih suara yang tipis bukan alasan kuat untuk menunda penetapan hasil pilpres. Lebih lanjut Asep menegaskan, semua pihak harusnya membangun tradisi taat aturan termasuk dalam mengikuti jadwal dan tahapan pemilu.

Selain itu, lanjut Asep, kalaupun kubu Prabowo-Hatta tak puas dengan hasil rekapitulasi suara di KPU masih ada peluang lain. Yakni dengan mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau tidak puas dengan keputusan KPU, ajukan saja gugatan ke MK,”  ujar Asep.

Menurutnya, justru hal aneh ketika kubu Prabowo-Hatta sudah mengklaim menang dan merayakannya dengan syukuran tetapi kini malah mengajukan penundaan penetapan hasil pilpres. “Kesan yang muncul jadi negatif, karena sudah merayakan kemenangan tetapi malah minta penundaan dan melakukan aksi walkout (saat rekapitulasi suara pilpres di DKI, red),” pungkas Asep.(rmo/jpnn)