Minta Perempuan Tolak Caleg Korup dan Pelanggar HAM

jpnn.com - DALAM memperingati hari antikorupsi sedunia, Garda Wanita Partai Nasdem (Garnita Malahayati) mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya perempuan untuk menolak calon legislatif yang terlibat kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Penolakan terhadap Caleg bermasalah itu merupakan peran penting masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2014.

Ketua Umum Garnita Malahayati Irma Suryani mengatakan suburnya praktik korupsi di Indonesia dipengaruhi banyaknya wakil rakyat bermental korup. Karena itu, tambah Irma, peringatan hari antikorupsi 9 Desember lalu sebaiknya jangan hanya dilakukan dengan seremonial semata. "Masyarakat harus menyikapinya (peringatan hari antikorupsi) secara tegas. Antara lain dengan menolak caleg yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM, baik langsung maupun tidak langsung.

Kepala Kebijakan dan Partisipasi Publik Garnita Malahayati Sondang Tarida Tampubolon mengatakan,  korupsi dan pelanggaran HAM bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berjalan beriringan. Pelaku korupsi, langsung atau tidak langsung, telah merampas hak asasi setiap individu. Pelaku pelanggaran HAM biasanya juga dilakukan penguasa bermental korup.

Menuru Sondang, penolakan terhadap caleg yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM harus menjadi  harga mati bagi setiap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun depan. Nah, wujud penolakan yaitu dengan tidak memilih, tidak menjadi tim sukses, serta mengkomunikasikan rekam jejak caleg bersangkutan kepada keluarga dan masyarakat luas.

Sondang juga mengajak seluruh perempuan Indonesia, bukan hanya kader Garnita Malahayati, untuk mengkampanyekan penolakan terhadap caleg bermasalah. “Harus diingat bahwa peranan perempuan dalam bernegara sama besarnya dengan laki-laki. Perempuan memiliki kekuatan besar menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM,” ujar Sondang.

Gerakan perempuan itu, kata Sondang, sangat dibutuhkan bangsa Indonesia karena  peranan dominan laki-laki dalam berbangsa dan bernegara selama ini tidak cukup kuat memberantas korupsi dan pelanggaran HAM. Untuk itu, perempuan harus membuka mata hati untuk melihat bahwa korupsi telah menyebabkan kesengsaraan luar biasa bagi masyarakat. Padahal, masyarakat berhak atas kesejahteraan dan itu merupakan Hak Asasi Manusia. (mas/jpnn)