Minta Pilkada tanpa Pengerahan Massa
Usul Pemerintah Lewat Revisi UU soal Pemda
Senin, 21 Juni 2010 – 04:02 WIB
Gamawan mengatakan, saat ini pemerintah pusat terus berusaha membuat agar desain Pilkada tidak memakan biaya tinggi. Upaya menghindari politik uang juga menjadi perhatian pemerintah. "Jangan main politik uang karena beban calon kepala daerah ini makin besar. Akhirnya, bisa terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum," kata Gamawan.
Baca Juga:
Meskipun meminta agar biaya Pilkada dihemat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju dengan usul pemilihan kepala daerah dilakukan tidak langsung melalui DPRD. "Terhadap pendapat itu saya tidak setuju karena pemilihan langsung lebih baik," kata Presiden. SBY hanya meminta Mendagri agar memastikan Pilkada diselenggarakan dengan biaya yang wajar. "Sebelum kita buru-buru merubah sistem yang ada, kita ubah dulu excess money politic, ataupun (terjadinya) kekerasan-kekerasan," kata Presiden. (sof/iro)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi menggunakan pengerahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jateng Muda Banyumas Deklarasi Menangkan Luthfi-Yasin di Pilkada 2024
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- Ribuan Buruh Surabaya Bersemangat Memenangkan Khofifah-Emil
- Pamatwil Polda Riau Tinjau Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024 di Rokan Hulu
- Ikut Kampanye Luthfi-Yasin, Jokowi: Saya Datang karena Saya Dukung
- Kiai Ma'ruf: PKB Konsisten Memperjuangkan Nilai-Nilai Keberagaman