Minta PPATK Waspadai Kejahatan Keuangan di Tahun Politik, Sahroni: Duit Pemilu Harus Halal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis T?ransaksi Keuangan (PPATK) mengawasi potensi kejahatan keuangan selama tahun politik.
Hal itu disampaikan Sahroni saat mengapresiasi kinerja PPATK yang selama 2022 telah mengungkap transaksi investasi ilegal sekitar Rp 35 ??triliun.
"Komisi III mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun," ucap Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Kamis (9/11).
Namun demikian, Sahroni mengingatkan lembaga yang dipimpin Ivan Yustiavandana jangan sampai lengah, apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat.
Politikus NasDem itu mengingatkan agar PPATK tidak berpuas diri dengan kinerja tersebut, tetapi harus meningkatkan kewaspadaan di tahun politik saat ini.
"Makanya PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya 100 persen halal," ujar Sahroni.
Peningkatan perputaran uang di tahun pemilu membuat Sahroni khawatir memunculkan kejahatan keuangan baru. Oleh karena itu, dia meminta PPATK memelototi tiap transaksi keuangan yang terjadi menjelang Pemilu 2024 nanti.
"Menjelang pemilu, perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru," Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni minta PPATK mewaspadai kejahatan keuangan di tahun politik agar tidak dipakai untuk mendanai Pemilu 2024.
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Sahroni Minta Polresta Depok Segera Tangkap Perampok Bersenpi di Cilodong
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut
- Rudianto Lallo DPR Terima Aduan Keluarga Calon Polwan Lasmini Soal Rekrutmen Polri