Minta Prostitusi Dilegalkan, Pekerja Seks Australia Temui Parlemen
Dua perempuan yang diakui secara internasional atas pekerjaan mereka di industri seks berbincang bersama para politisi di Parlemen Australia Selatan sebagai bagian dari upaya baru untuk melegalkan kerja seks di negara bagian tersebut.
Poin utama:
• Anggota Parlemen dari Partai Hijau, Tammy Franks, mengusulkan undang-undang untuk melegalkan kerja seks tahun lalu• Dua pekerja seks mengunjungi Parlemen Australia Selatan untuk mendorong dekriminalisasi
• Undang-undang ini akan diperdebatkan lagi pada bulan Juni
Dame Catherine Healy dari Selandia Baru dan Julie Bates dari Sydney, tahun lalu, mendapat penghargaan setelah puluhan tahun bekerja di industri seks dan sebagai aktivis yang memperjuangkan dekriminalisasi profesi mereka.
"Saya hampir terkena serangan jantung ketika saya diberi gelar Dame dan, sungguh senang mendapat penghargaan yang datang tak hanya dari negara anda tetapi juga dari Ratu," kata Dame Catherine.
Bates mengatakan ia datang ke Australia Selatan untuk mendorong para politisi bahwa dekriminalisasi pelacuran adalah langkah yang tepat.
"Kami di sini untuk memberi tahu para politisi Australia Selatan dan Australia Selatan bahwa hal itu bukanlah musibah," katanya.
Meski sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengadvokasi reformasi kerja seks, Bates masih bekerja sebagai pekerja seks bagi warga lanjut usia yang hidup dengan disabilitas.
Dampak keselamatan pekerja
Anggota Parlemen dari Partai Hijau, Tammy Franks, mengusulkan undang-undang kerja seks ke Parlemen tahun lalu, yang menurutnya adalah upaya reformasi ke-13.
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan