JPNN.com 
Minta PTUN Batalkan SK Menkumham, Politisi Golkar Nilai Opini Advokat Ini Tidak Etis
Rabu, 25 Maret 2015 – 18:04 WIB
Minta PTUN Batalkan SK Menkumham, Politisi Golkar Nilai Opini Advokat Ini Tidak Etis
"SK Menkumham ini sama sekali tidak ada alasan hukum diterapkan, dan merupakan kewajiban bagi hakim PTUN untuk membatalkan SK Menkumham tersebut," tegasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Politisi Golkar Poempida Hidayatulloh menegaskan bahwa opini hukum yang mengkritik SK penetapan kepengurusan Partai Golkar sebaiknya dijadikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang, Keluarga Korban Lapor ke Polda Jateng
- Begini Nasib Aipda R, Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang
- Kalah di Quick Count, Ridwan Kamil Masih Tunggu Hasil dari KPU
- Siswa SMK Tewas Ditembak Polisi, Menteri HAM Bereaksi Begini
- Keluarga Siswa SMK yang Tewas Ditembak Polisi Mengadu ke Polda Jateng
- 8 Rekomendasi IAGL–ITB untuk Kemandirian Energi & Minerba, Dany Amrul Dorong Peran Kampus
