Minta SBY Tuntut Wikileaks
Minggu, 13 Maret 2011 – 16:10 WIB

Minta SBY Tuntut Wikileaks
SURABAYA - Reaksi pemerintah membantah dan meminta klarifikasi belum cukup. Pemberitaan dua media Australia yang bersumber dari Wikileaks tidak hanya mernampar Presiden SBY. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, berita tersebut membuat bangsa Indonesia terimbas. Dia pun meminta SBY menuntut secara hukum laman pembocor rahasia pemerintah AS itu. Tokoh asal Sumbawa Besar itu menilai, tidak sedikit kasus besar di Indonesia yang menguap. Seperti korupsi perangkat teknologi informasi yang sempat dibeber mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan skandal Bank Century. Padahal, SBY pernah menginstruksikan agar skandal itu dibuka seterang-terangnya. "Nyatanya kasus itu semakin gelap saja," ujar lulusan Universitas California at Los Angeles (UCLA) itu.
Wikileaks telah melansir kabel diplomatik antara Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Washington hingga diberitakan Sydney Morning Herald dan The Age. "Presiden harus menanggapi serius," ujar Din di sela-sela pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim dan empat organisasi otonomnya di gedung PWM Jatim kemarin (12/3).
Baca Juga:
Bentuk keseriusan itu, menurut dia, presiden harus berani adu argumentasi dan bersikap transparan terhadap kabar tersebut. SBY secara langsung harus menjelaskan kepada rakyat, bukan melalui juru bicaranya jika yang diberitakan dua media Australia itu diklaim salah. Jika tidak dilakukan, masyarakat justru akan menilai Wikileaks lah yang benar.
Baca Juga:
SURABAYA - Reaksi pemerintah membantah dan meminta klarifikasi belum cukup. Pemberitaan dua media Australia yang bersumber dari Wikileaks tidak hanya
BERITA TERKAIT
- Rano Karno Ajak Warga yang Kebanjiran untuk Tinggal di Rusun
- Aktivitas Publik di Bekasi Lumpuh Total Hari Ini
- Masih Kebanjiran, Warga Jaktim Pertanyakan Fungsi Sodetan Ciliwung
- Getek Terbalik, 3 Orang Tenggelam di Sungai Rawas
- Mentan Amran Bakal Tindak Pedagang Jual Beras di Atas HET
- Puncak Bogor Kebanjiran, Dedi Mulyadi Sentil Jaswita & PTPN