Minyak Goreng Masih Langka, Kadin DKI Tuntut Ketegasan Jokowi soal Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin langsung upaya mengatasi krisis minyak goreng yang tak kunjung usai.

"Kementrian Perdagangan sudah melakukan tupoksinya, kita apresiasi tinggi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan, namun krisis minyak goreng saat ini skalanya sudah melampaui ranah kewenangan Kementrian Perdagangan," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta bidang Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga Laja Lapian.

"Ada ranahnya pemerintah provinsi untuk distribusi di pasar pasar, ada ranah nya kepolisian jika ada dugaan penimbunan, ranah Bea Cukai jika ada dugaan penyelundupan ekspor, juga tentunya Kementrian Perindustrian. Jadi ini sudah eskalasinya sudah bukan lagi sektoral tapi sudah meluas." 

Ia mengungkapkan bahwa anggota biasa dan anggota luar biasa Kadin DKI Jakarta mulai merasa ada optimisme saat mengetahui Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah bersuara atas kondisi ini.

Kadin DKI Jakarta juga sangat mencermati langkah-langkah Menteri Perdagangan M Lutfi dalam menyelesaikan masalah minyak goreng ini.

Namun, dengan eskalasi yang begitu cepat, maka sudah saatnya Presiden Joko Widodo untuk segera bertindak menyelaraskan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam sebuah rantai komando.

"Presiden harus melakukan langkah langkah darurat. Seperti saat terjadi krisis pasokan batubara, perintahnya adalah setop ekspor. Semua produksi minyak goreng diperuntukkan kebutuhan dalam negeri dahulu."

"Pak Presiden bisa menertibkan lagi pelaku rantai pasok minyak goreng kembali kedalam barisan demi kepentingan masyarakat banyak, kebutuhan rumah tangga, para penjual makanan, warung warung , dan industri makanan UKM," ujar Laja.