MinyakKita Diduga Setop Produksi, Sultan Minta Program Pemenuhan Pangan Masyarakat Harus Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk konsisten dalam merealisasikan program penyediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya peningkatan harga minyak goreng kemasan merek Minyakkita yang merupakan produk hasil program minyak goreng murah pemerintah di pasaran.

Harga Minyakkita melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14 ribu per liter karena diduga proses produksinya sudah dihentikan.

"Di tengah ancaman resesi ekonomi global seperti sekarang, Pemerintah tak boleh setengah hati dan hanya setengah jalan menyediakan produk pangan strategis yang terjangkau bagi masyarakat. Dan Program minyak goreng murah sudah menjadi primadona masyarakat kelas menengah ke bawah pasca-krisis minyak goreng sawit awal tahun lalu," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (28/1).

Menurut Sultan, ketiadaan pasokan minyak goreng murah tersebut sangat berpotensi menaikkan kembali harga minyak goreng kemasan bermerek lainnya. Padahal program ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas melalui peraturan menteri perdagangan.

"Apakah Permendag 41 tahun 2022 sudah dicabut? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Karena sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadhan," ujar Sultan.

Diketahui, program minyak goreng murah diatur dalam Permendag 41 Tahun 2022 yaitu menyangkut harga jual sesuai HET, tempat pendistribusian, bentuk kemasan, pemenuhan izin edar dan standar, serta insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang menyediakan minyak goreng kemasan MinyakKita.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa saat ini pemerintah diketahui sedang mengurangi rasio ekspor CPO dalam rangka mendorong penguatan pasokan dalam negeri (domestik market obligation/DMO). Tapi mengapa keberadaan Minyakkita justru semakin langka di pasaran?