MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU

jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menandatangani nota kesepahaman bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Selain MIPI, nota kesepahaman ini juga ditandatangani oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Kegiatan ini digelar secara hybrid dari Ruang Rapat KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).
Isi dari nota kesepahaman tersebut, yaitu KPU bersama MIPI, AIPI, dan APHTN-HAN siap mendukung dan mengawal agenda Pemilu 2024 sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Selain itu, mendukung kerja-kerja KPU secara berintegritas dan bersama mengawal KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melalui dukungan akademik.
Hal ini dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Ketua KPU RI periode 2022-2027 Hasyim Asy'ari dalam sambutannya menyampaikan, urusan pertama yang ditangani oleh KPU adalah kepemiluan, sehingga bekal keilmuan menjadi sesuatu yang penting.
Dia mengatakan, dengan deklarasi dukungan dan penandatanganan nota kesepehaman bersama ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas-kapasitas personel KPU dan menjadi daya dukung peningkatan kapasitas kelembagaan.
Mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menandatangani nota kesepahaman bersama KPU.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina