Miranda Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp150 Juta

JAKARTA – Terdakwa kasus cek perjalanan anggota DPR RI terkait pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGSBI), Miranda Swarai Gultom dituntut empat tahun penjara dan denda Rp150 juta, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (12/9/12).

"Terdakwa terbukti memberikan sesuatu, dibantu Nunun Nurbaeti, kepada beberapa anggota Komisi Keuangan DPR-RI periode 1999 sampai 2004, antara lain Endin A.J. Soefihara, Dodi Makmum Murod, dan Uju Juhaeri," kata Ketua Tim JPU Supardi saat membacakan tuntutannya.

Jaksa mengatakan Miranda terbukti menyiapkan cek perjalanan dalam tiga kantung plastik besar kepada beberapa anggota DPR-RI. Hal itu dilakukan demi memenangkan dia dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Sehingga Jaksa menilai terdakwa melakukan delik bersama Nunun Nurbaeti melakukan tindak pidana suap.

Menanggapi tuntutannya, terdakwa Miranda Swaray Goeltom akan ajukan pledoi atau nota keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasalnya, dia merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut. Apalagi dalam persidangannya selama ini, tidak ada satupun fakta yang mengarah pada keterlibatan dirinya.