Miris! 3.900 Guru Honorer Terancam tak Gajian

"Sumber anggarannya belum ada. Makanya, kami telah meminta petunjuk ke pusat. Sebab kuota Dana Alokasi Umum (DAU) belum cukup untuk membiayai gaji guru. Setelah dihitung-hitung kita masih kekurangan Rp 310 miliar. Anggarannya cukup besar, lantaran jumlah personel yang dilimpahkan hampir sebanyak PNS Pemprov saat ini. Harus dituntaskan. Persoalan ini kami telah laporkan ke pusat. Paling tidak ada upayalah. Kini, kami masih menunggu tindak lanjutnya saja," beber H. Damsid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra.

Mantan Dekan FKIP Universitas Halu Oleo (UHO) ini berharap pemerintah memberikan jawaban. Kalau tidak ada tambahan anggaran, paling tidak petunjuk teknis (Juknis).

Sebab Pemda bisa saja menyisihkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau komite untuk gaji guru honorer. Hanya saja, Pemda tetap membutuhkan panduan.

Dengan demikian, alternatif kebijakan yang diambil nantinya tidak menimbulkan masalah.

Jika tidak diatasi, sekitar 30 persen dari 300-an SMK/SMU yang dialihkan ke provinsi akan ditutup.

"Cukup banyak sekolah yang mengandalkan guru honorer. Sekitar 30 persen sekolah yang diserahkan ke provinsi, hanya diisi satu sampai tiga guru yang berstatus PNS. Kalau mereka tidak dipertahankan, akan banyak sekolah ditutup. Makanya, kami akan tetap berupaya untuk mencari sumber anggarannya. Meskipun besaran gaji honorer masih jauh dari harapan mereka," katanya.

Berdasarkan data kata Damsid, guru honorer yang diserahkan ke provinsi berjumlah 3.900 orang.

Bila gajinya diestimasi, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar.