Miris, Gaji Guru Honorer dan GTT Lebih Rendah dari Buruh Pabrik
jpnn.com, MADIUN - Jajaran fraksi di DPRD Kabupaten Madiun, Jatim mempertanyakan nasib GTT alias guru tidak tetap pada pemerintah daerah.
Pasalnya, hingga kini gaji guru GTT yang jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum regional.
Problematika kesejahteraan bagi guru honorer atau GTT di Kabupaten Madiun ini dibahas juga di rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2020.
Para anggota fraksi mengusulkan penambahan upah bagi GTT. Sebab pendapatan bulanan para GTT lebih murah dari upah minimum buruh pabrik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menjelaskan, pertanyaan yang disampaikan juru bicara fraksi terkait GTT dianggap wajar. Bahkan materi itu merupakan intruksi dari DPP Pusat.
"Diharapkan problem kesejahteraan GTT dan termasuk PTT di Kabupaten Madiun bisa terselesaikan di periode tahun anggaran 2020," kata Fery.
Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) per Oktober 2018, menyebutkan total GTT dan PTT sekitar 2.300 orang di wilayah tersebut. (pul/pojokpitu/jpnn)
Problematika kesejahteraan bagi guru honorer atau GTT dibahas juga di rapat paripurna terkait rancangan APBD.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali
- Kasus Guru Supriyani: Kapolsek Baito Dicopot Gegara Uang Rp 2 Juta, Kanit Reskrim Juga