Miris Melihat Fenomena Genit Hukum Anak Pejabat di Dunia Politik Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Cendekiawan Hamid Basyaib menegaskan saat ini sedang terjadi krisis etika dalam dunia politik Indonesia.
Krisis etika ini terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas syarat minimal usia cawapres, serta debat capres-cawapres.
"Hal ini serius, sebab etika itu posisinya di atas hukum. Hukum biasanya derivasi dari etika, bahkan negara seperti Inggris, aturan tidak ada tetapi ada etika yang dipahami bersama," ungkap Hamid, baru-baru ini.
Hamid melanjutkan ketika ada pejabat publik di Inggris yang dinilai melanggar etika, maka satu negeri akan mengecamnya.
Hamid mencontohkan mundurnya perdana menteri Boris Johnson tahun lalu setelah diterpa sejumlah skandal.
Hal itu memperlihatkan, bahwa etika merupakan hukum yang 'hidup'. Sementara, sambung Hamid, hukum formal belum tentu hidup.
Hamid pun mengungkapkan fenomena menarik pascareformasi. Fenomena itu adalah 'genit hukum'.
"Genit hukum ini adalah situasi ketika orang-orang mudah sekali melaporkan orang lain ke polisi tetapi sejatinya mereka ini tidak konsisten," ungkap Hamid.
Saat ini sedang terjadi krisis etika dan genit hukum dalam dunia politik Indonesia.
- Legislator NasDem Anggap APH Bisa Usut Kasus Terbitnya Sertifikat di Laut
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Kuasa Hukum BTM-YB: Tuduhan Paslon Nomor 2 Tak Berdasar
- Salim Kamaludin Bantah Tuduhan Pihak Terkait di Sidang Perselisihan Pilkada Halteng
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Hakim Pertanyakan Alfedri-Husni ke MK Padahal Petahana
- KPUD dan Bawaslu Siak Patahkan Tudingan Alfedri-Husni di Sidang MK