Miris Melihat Fenomena Genit Hukum Anak Pejabat di Dunia Politik Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Cendekiawan Hamid Basyaib menegaskan saat ini sedang terjadi krisis etika dalam dunia politik Indonesia.
Krisis etika ini terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas syarat minimal usia cawapres, serta debat capres-cawapres.
"Hal ini serius, sebab etika itu posisinya di atas hukum. Hukum biasanya derivasi dari etika, bahkan negara seperti Inggris, aturan tidak ada tetapi ada etika yang dipahami bersama," ungkap Hamid, baru-baru ini.
Hamid melanjutkan ketika ada pejabat publik di Inggris yang dinilai melanggar etika, maka satu negeri akan mengecamnya.
Hamid mencontohkan mundurnya perdana menteri Boris Johnson tahun lalu setelah diterpa sejumlah skandal.
Hal itu memperlihatkan, bahwa etika merupakan hukum yang 'hidup'. Sementara, sambung Hamid, hukum formal belum tentu hidup.
Hamid pun mengungkapkan fenomena menarik pascareformasi. Fenomena itu adalah 'genit hukum'.
"Genit hukum ini adalah situasi ketika orang-orang mudah sekali melaporkan orang lain ke polisi tetapi sejatinya mereka ini tidak konsisten," ungkap Hamid.
Saat ini sedang terjadi krisis etika dan genit hukum dalam dunia politik Indonesia.
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini
- Anies Baswedan Pastikan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden Besok