Misbakhun Anggap Citra Pemerintah Diuntungkan Kisruh DPR
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Golkar, M Misbakhun menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini diuntungkan dengan kisruh internal DPR. Alasannya, belum maksimalnya DPR dalam melakukan pengawasan membuat kinerja pemerintah selalu terlihat bagus.
Penilaian itu disampaikan Misbakhun menanggapi hasil survei terbaru Cyrus Network yang memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih berada di angka 70 persen. "Ini masih terlalu dini, karena mereka (pemerintah) kan belum berhadapan dengan DPR," katanya dalam acara pemaparan hasil survei Cyrus Network di Jakarta, Minggu (21/12).
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, sebenarnya banyak program dan kebijakan pemerintah yang ingin dikritisi secara resmi oleh anggota dewan. Salah satu contohnya adalah kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dibangga-banggakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
"Kita (DPR) ingin menanyakan kenapa yang ditenggelamkan itu hanya kapal-kapal kayu yang kecil.? Kapal besar yang pakai bekingan kenapa dibiarkan? Anggota dewan kan punya data bekingnya siapa aja," jelas Misbakhun.
Mantan politikus PKS ini juga mengkritisi program bantuan langsung tunai (BLT) yang dijalankan Kementerian Sosial. Menurutnya, pembagian bantuan untuk masyarakat tidak mampu itu masih banyak yang salah sasaran.
Namun, lanjutnya, fungsi pengawasan DPR belum efektif karena lembaga tinggi negara tempat para wakil rakyat itu masih terbelit konflik internal. Karena itu ia berharap agar setelah DPR kembali bersatu, pemerintah bersedia untuk memenuhi undangan rapat. "Sehingga kita bisa benar-benar lihat seperti apa kinerja pemerintah," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Golkar, M Misbakhun menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini diuntungkan dengan kisruh internal DPR. Alasannya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?