Misbakhun Dorong Pelaku UMKM Memanfaatkan UU Penjaminan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Sebab, UU itu merupakan hasil upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk menyediakan solusi bagi pelaku UMKM yang sering menghadapi masalah permodalan.

“Keberadaan UU Penjaminan ini adalah bentuk kepedulian pemerintahan Presiden Jokowi, karena 90 lebih usaha di Indonesia adalah UKM yang selama ini masih belum terjangkau kredit perbankan atau bantuan permodalan,” kata Misbakhun, Senin (21/1).

Sebelumnya legislator Partai Golkar yang dikenal getol mendukung kebijakan Presiden Jokowi itu menjalin kolaborasi dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) untuk menggelar seminar nasional bertema 'Aplikasi Undang-Undang Penjaminan Terhadap Upaya UMKM’ di Pasuruan, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Seminar dalam rangka sosialisasi UU Penjaminan itu juga dihadiri Kepala Kantor Perum Jamkrindo Wilayah VI Surabaya Loes Darwanto dan Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Pasuruan Ahmad Ridhoi.

Di hadapan ratusan peserta seminar yang sebagian besar pelaku UMKM, Misbakhun menyatakan bahwa UU Penjaminan merupakan bagian dari upaya mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tentang penguatan perekonomian nasional yang berkeadilan. Melalui UU Penjaminan maka negara memberikan kepastian kepada lembaga pemberi pembiayaan.

“UU Penjaminan memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan apabila terjadi suatu permasalahan. UU ini mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif,” tuturnya.

Politikus kelahiran Pasuruan lantas menceritakan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan hingga disetujui dan diberlakukan. Misbakhun menuturkan, upaya meloloskan RUU Penjaminan dimulai pada Mei 2015.

Saat itu, kata Misbakhun, Fraksi Partai Golkar menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan RUU Penjaminan. Adapun proses pembahasan RUU Penjaminan di DPR berlangsung selama periode Agustus - Desember 2015 dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Akhirnya RUU Penjaminan yang telah disetujui DPR resmi diberlakukan pada 15 Januari 2016. “RUU Penjaminan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9,” ujar Misbakhun.