Misbakhun Dorong Pemerintah Genjot KUR demi Pemerataan

jpnn.com - jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun yang membidangi keuangan dan perbankan meminta pemerintah tak terlalu mempersoalkan tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai angka 5 persen. Alasannya, KUR sebagai biaya untuk pemerataan sekaligus menekan kesenjangan.

Misbakhun mengatakan hal itu saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (14/2). Menurutnya, pemerintah harus mendukung KUR dengan membebankan NPL ke APBN.

"Bagi saya, beban NPL ini bisa dibebankan ke APBN sebagai cost kita demi melaksanakan pemerataan, sebagai biaya menjembatani kesenjangan,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, penyaluran KUR merupakan bukti keberpihakan pemerintah pada perekonomian rakyat. Karenanya, penetrasi KUR perlu dikuatkan demi mengatasi kesenjangan.

Misbakhun mengatakan, perbankan nasional pernah menerima dana talangan (bail out) melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karenanya, membebankan NPL KUR ke APBN mestinya juga tidak masalah.

“Jadi kalau bicara NPL-nya kita punya sejarah BLBI besar, negara mem-bail out kok,” ujarnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, KUR justru harus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan. “Kita mendukung pemerintah agar mendorong dan memperkuat penetrasi ke sektor masyarakat riil yang lebih nyata,” tegasnya.

Misbakhun juga meyakini KUR bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Dia mencontohkan, dahulu pertumbuhan ekonomi 1 persen berarti bisa membuka 400 ribu lapangan kerja baru.