JPNN.com 
Misbakhun Ingatkan Bu SMI Segera Pangkas PPh Korporasi sesuai Kebijakan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersikap responsif atas keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi. Legislator yang membidangi keuangan dan perpajakan itu mengatakan, meski penurunan pajak dalam jangka pendek akan mengurangi pemasukan bagi APBN, namun efek jangka panjangnya adalah peningkatkan daya saing.
“Juga supaya menarik bagi pengusaha luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya instruksi Pak Jokowi adalah melakukan penyesuaian tarif PPh badan,” ujar Misbakhun sebagaimana diberitakan JawaPos.Com.
Politikus Partai Golkar itu menangkap kesan Menkeu yang kondang dengan inisial SMI itu keberatan dengan opsi menurunkan tarif PPh badan yang saat ini dipatok pada angka 25 persen. Sebab, kebijakan itu akan mengurangi pemasukan bagi APBN.
Namun, kata Misbakhun, hal yang harus dipertimbangkan adalah efek jangka menengah dan panjang dari kebijakan penurunan tarif pajak bagi dunia usaha. Sebab, penurunan tarif adalah relaksasi bagi dunia usaha yang secara agregat justru akan memberikan dampak positif.
"Sekali lagi ini demi kemajuan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menegaskan, Sri Mulyani sebagai Menkeu justru dituntut mampu menyiapkan mitigasi atas risiko penurunan tarif PPh dari sisi kebijakan fiskal di APBN. “Artinya, Bu SMI sebagai menteri adalah pembantu presiden yang seharusnya mengambil posisi mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.
Karena itu, kata Misbakhun, tidak boleh ada menteri yang mengabaikan atau bahkan berupaya mengganjal rencana kerja presiden. Mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu itu mengaku menangkap kesan SMI tak sejalan dengan visi Presiden Jokowi di bidang perpajakan.
“Sebagai seorang menteri, Sri Mulyani tidak seharusnya meragukan keputusan yang sudah dibuat oleh Jokowi. Jangan sampai ada kesan bahwa menkeu tak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan presiden,” tegasnya.
