Misbakhun Merasa Dipaksakan Seolah Bersalah
Rabu, 10 Maret 2010 – 17:58 WIB
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mukhamad Misbakhun, merasa dirinya dan rakyat dipaksa oleh penguasa untuk menerima sebuah imajinasi, yang seolah-olah dirinya bersalah karena telah menggunakan Letter of Credit (L/C) palsu. "Padahal sebuah L/C adalah milik bank. Palsu atau tidaknya L/C dimaksud, sebaiknya tanyakan langsung ke bank bersangkutan, dalam hal ini Bank Mutiara selaku pihak yang telah menerbitkan L/C itu," tegasnya di press room DPR RI, Rabu (10/3).
Yang tidak habis pikir, lanjut Misbakhun, adalah bahwa tuduhan L/C palsu itu ditiupkan oleh seseorang yang saat ini dalam posisi sebagai staf khusus Presiden SBY di bidang bencana. "Dalam waktu bersamaan, BPK dan Direksi Bank Mutiara juga sudah memberikan klarifikasi bahwa L/C dimaksud tidak palsu. Bahkan, BPK telah pula mengumumkan hasil auditnya bahwa di antara empat L/C yang bermasalah, tidak terdapat nama Misbakhun ataupun perusahaannya. Tapi imajinasi serba 'salah' itu masih saja ditiupkan oleh pihak yang sama," tegasnya.
Baca Juga:
Demikian juga halnya, menurut Misbakhun lagi, terhadap tudingan bahwa L/C tersebut akan digunakan untuk membiayai impor gandum PT Selalang Prima Internasional (PT SPI), di mana dirinya duduk sebagai komisaris. "PT SPI itu bergerak di sektor kimia, dan tidak ada hubungannya dengan impor gandum," katanya tegas.
Misbakhun pun menjelaskan, keempat L/C (yang disebut) bermasalah itu saat ini telah sampai ke Presiden SBY, dan itu pun sama sekali tidak terdapat keterkaitan dirinya. "Terlepas dari itu semua, saya sependapat dengan Syukur Nababan, bahwa tuduhan L/C palsu itu juga merupakan salah satu bentuk tekanan politik yang memang harus dihadapi secara cerdas dan cermat," kata anggota DPR yang juga adalah salah seorang inisiator hak angket skandal Bank Century itu. (fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mukhamad Misbakhun, merasa dirinya dan rakyat dipaksa oleh penguasa untuk menerima sebuah imajinasi, yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga
- 5 Berita Terpopuler: Kenaikan Gaji Guru Honorer Bikin Penasaran, PNS dan PPPK Makin Makmur, Kontroversi Muncul
- Pererat Hubungan Antar-Negara, Perpustakaan Soekarno Garden Bakal Dibangun di Uzbekistan
- Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang, Keluarga Korban Lapor ke Polda Jateng
- Begini Nasib Aipda R, Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang