Misbakhun: Ruang Korupsi di Ditjen Pajak Sangat Besar, Menkeu Harus Bertanggung Jawab
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membongkar dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DPJ Kemenkeu).
Namun, Misbakhun menambahkan ini juga menjadi momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara lebih menyeluruh.
Termasuk pengawasan terhadap ditjen yang berada dalam rentang kendali Kemenkeu.
“Tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini,” kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Rabu (3/3).
Ia menegaskan menkeu harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan. Termasuk, menteri keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya.
“Ruang korupsi sangat besar di Ditjen Pajak, maka KPK telah menjadi bagian dari sistem pencegahan,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, di dalam Ditjen Pajak ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah.
Ia juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak bekerja sama dengan KPK, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan harus ada pertanggungjawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kemenkeu yang tengah diusut KPK.
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini
- Bupati Konsel yang Copot Camat Baito Pembela Guru Supriyani Bisa Dipidana, Ini Serius!