Misbakhun: Ruang Korupsi di Ditjen Pajak Sangat Besar, Menkeu Harus Bertanggung Jawab
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membongkar dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DPJ Kemenkeu).
Namun, Misbakhun menambahkan ini juga menjadi momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara lebih menyeluruh.
Termasuk pengawasan terhadap ditjen yang berada dalam rentang kendali Kemenkeu.
“Tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini,” kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Rabu (3/3).
Ia menegaskan menkeu harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan. Termasuk, menteri keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya.
“Ruang korupsi sangat besar di Ditjen Pajak, maka KPK telah menjadi bagian dari sistem pencegahan,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, di dalam Ditjen Pajak ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah.
Ia juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak bekerja sama dengan KPK, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan harus ada pertanggungjawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kemenkeu yang tengah diusut KPK.
- 4 Lokasi Penyitaan Uang Haram Rohidin Mersyah, Nomor 1 Wow
- Begini Rohidin Mersyah Peras Anak Buah, Honor Guru Disunat
- Selain Rohidin Mersyah, 2 Anak Buahnya Juga Tersangka Pemerasan Pegawai untuk Pilkada
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp7 M, Peras untuk Pilkada
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah