MK Belum Memutuskan, Anak Buah Prabowo Ini Sudah Anggap Ahok Kalah

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah mengabulkan atau menolak judicial review Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait aturan cuti bagi petahana yang mengikuti pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Namun meski demikian, Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menilai, kasus tersebut sudah selesai. Pasalnya, apapun keputusan MK nantinya, tidak akan berpengaruh terhadap gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut.
"Permohonan ini secara formil gugur. Hasilnya sudah jelas, dia (Ahok,red) kan sudah cuti. Jadi tidak relevan lagi mengajukan permohonan gugatan ini," ujar ujar Habiburokhman, Rabu (19/10).
Habiburokhman yang dalam gugatan Ahok berperan sebagai pihak terkait mengutarakan pandangannya, mengingat KPU DKI Jakarta sudah akan menetapkan pasangan calon gubernur yang memenuhi syarat untuk bertarung pada Pilkada DKI, pada 24 Oktober mendatang.
Dengan demikian, siapapun nantinya yang memenuhi syarat harus mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk Ahok-Djarot kalau nantinya dinilai memenuhi syarat.
"Jadi karena sudah cuti dan sudah ada plt-nya (Pelaksana Tugas Kepala Daerah,red) berarti apapun putusan mahkamah tidak berlaku untuk dia, berlaku untuk pilkada selanjutnya. Karena tidak berlaku surut, maka putusan MK tidak akan ada pengecualian, misalnya buat Ahok. Putusan MK itu ke depan," ujar Habiburokhman.(gir/jpnn)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah mengabulkan atau menolak judicial review Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah
- Ungkap Keprihatinan, Bamsoet: Indonesia Butuh Strategi Baru untuk Berantas Korupsi
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Slamet Ariyadi DPR: BPI Danantara Mendorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD