MK Belum Memutuskan, Anak Buah Prabowo Ini Sudah Anggap Ahok Kalah
jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah mengabulkan atau menolak judicial review Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait aturan cuti bagi petahana yang mengikuti pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Namun meski demikian, Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menilai, kasus tersebut sudah selesai. Pasalnya, apapun keputusan MK nantinya, tidak akan berpengaruh terhadap gubernur DKI yang akrab disapa Ahok tersebut.
"Permohonan ini secara formil gugur. Hasilnya sudah jelas, dia (Ahok,red) kan sudah cuti. Jadi tidak relevan lagi mengajukan permohonan gugatan ini," ujar ujar Habiburokhman, Rabu (19/10).
Habiburokhman yang dalam gugatan Ahok berperan sebagai pihak terkait mengutarakan pandangannya, mengingat KPU DKI Jakarta sudah akan menetapkan pasangan calon gubernur yang memenuhi syarat untuk bertarung pada Pilkada DKI, pada 24 Oktober mendatang.
Dengan demikian, siapapun nantinya yang memenuhi syarat harus mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk Ahok-Djarot kalau nantinya dinilai memenuhi syarat.
"Jadi karena sudah cuti dan sudah ada plt-nya (Pelaksana Tugas Kepala Daerah,red) berarti apapun putusan mahkamah tidak berlaku untuk dia, berlaku untuk pilkada selanjutnya. Karena tidak berlaku surut, maka putusan MK tidak akan ada pengecualian, misalnya buat Ahok. Putusan MK itu ke depan," ujar Habiburokhman.(gir/jpnn)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah mengabulkan atau menolak judicial review Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN