MK Dinilai Dapat Mencabut Ketentuan PT Menjadi 0 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mendukung upaya mantan Menko Ekuin Rizal Ramli yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold (PT). Terlebih lagi, Rizal menginginkan PT menjadi 0 persen.
Rofiq menilai, terdapat celah bagi MK untuk mengabulkan JR dari Rizal Ramli.
Sebab, MK mempunyai tanggung jawab menciptakan keadilan dalam sistem politik.
"Upaya nanti melakukan JR ke MK adalah upaya yang tepat dan perlu didukung karena MK dapat melakukan pencabutan, menghapus, menghilangkan sebagian agar demokrasi bisa sesuai konstitusi yang berlaku," kata Rofiq saat dihubungi awak media, Kamis (1/10).
Lebih lanjut, kata dia, banyak sisi positif tercipta ketika aturan menyatakan PT nol persen.
Calon presiden yang hadir lebih variatif dan merepresentasikan keinginan rakyat.
"Selama diberlakukan PT, capres yang ada tidak lagi merepresentasikan keinginan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat hanya disuguhi calon atas kemauan oligarki, kemauan cukong dan kemauan partai politik yang berkuasa yang mengatasnamakan rakyat," beber dia.
Dari sisi positif itu, Rofiq pun mendorong Presiden Jokowi untuk mewujudkan PT nol persen.
Ahmad Rofiq mendukung judicial review yang diajukan Rizal Ramli terkait presidential threshold (PT).
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi