MK Gugurkan Uji Materi UU Pornografi

Mahfyd MD menjelaskan, terhadap putusan tersebut seorang hakim anggota MK Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda dengan hakim yang lainnya (Dissenting Opinion,red).

Maria berpendapat, bahwa rumusan-rumusan pasal dalam UU Pornografi termasuk pasal 1 UU Pornografi yang menurutnya jadi dasar pijakan pasal-pasal lainnya, bertentangan dengan antara lain Pasal 1 UUD 1945 dan pasal 28D  ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum.

Maria juga menilai adanya kontroversi yang menyertai proses pembuatan UU tersebut di DPR hingga disahkan menjadi Undang-Undang. “ Proses pembentukan UU A Quo sungguh terasa berbeda. Selama proses yang pro dan kontra sangat jelas terlihat. Pembahasan RUU tidak berjalan dengan lancar karena ada fraksi yang berseberangan sangat keras,” terangnya.

Pro kontra tersebut tercatat berujung pada Walk Outnya beberapa Fraksi seperti FPDIP dan FDS dari proses penggodokan UU tersebut. “Selain itu terdapat juga beberapa daerah yang menolak seperti Bali, Sulut dan papua. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan bangsa sudah terkikis habis,” katanya.