MK Hormati Hak Pendukung Prabowo yang Kebelet Pengin Demo
![MK Hormati Hak Pendukung Prabowo yang Kebelet Pengin Demo](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2019/06/20/beredar-ajakan-massa-pendukung-prabowo-sandi-berkumpul-di-mk-pada-26-28-juli-di-depan-gedung-mk-ilustrasi-foto-dokjpnncom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menghormati hak pendukung Prabowo - Sandi dan Persaudaraan Alumni 212 melakukan demonstrasi. Yang terpenting, aksi tersebut tak mengganggu sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 nanti.
"Intinya jangan sampai kemudian itu mengganggu ketertiban bahkan mengganggu kelancaran persidangan Mahkamah Konstitusi," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (24/6).
Fajar mempersilakan kelompok masayarakat untuk menyampaikan pendapat. Sepanjang aspirasi itu disampaikan dengan damai, maka MK tidak bisa melarangnya. "Itu salah satu saluran di dalam demokrasi," kata Fajar.
BACA JUGA: Gagas Aksi di Gedung MK, Alumni 212 Tidak Menghormati Prabowo
Meski demikian, mengenai adanya aksi massa di MK, Fajar menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk menanganinya. Sebab, Fajar mengingatkan semua pihak harus menjaga ketertiban, jangan sampai ada gangguan kepada majelis hakim dan proses sidang.
Mengenai pengamanan sidang apakah akan tertutup atau tidak, Fajar menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dia menegaskan hal itu merupakan wewenang kepolisian.
"Kami tidak tahu persis detailnya, sebab kami sendiri juga tadi mau masuk agak susah. Tetapi pasti ada alasannya untuk itu," tutup dia. (tan/jpnn)
Mahkamah Konstitusi (MK) menghormati hak pendukung Prabowo - Sandi dan Persaudaraan Alumni 212 melakukan demonstrasi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi