MK Inginkan Penyandang Tunanetra Paham Hak Konstitusional
Jumat, 27 Mei 2011 – 17:30 WIB

MK Inginkan Penyandang Tunanetra Paham Hak Konstitusional
JAKARTA - Untuk memberikan pemahaman konstitusionalitas terhadap penyandang tunanetra, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Lomba Cerdas-cermat Pemahaman UUD 1945 bagi siswa tunanetra setingkat SLTP se-Indonesia tahun 2011. Perlombaan yang berlangsung selama tiga hari sampai tanggal 29 Mei 2011 itu, dibuka oleh Ketua MK Mahfud MD.
"Ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT MK ke-8 yang jatuh pada 13 Agustus mendatang," kata Mahfud dalam sambutannya, Jumat (27/5).
Menurut Mahfud, dalam perlombaan yang sudah diadakan sejak tahun 2006 ini, materi pertanyaan yang akan dilombakan adalah seputar pasal-pasal dalam UUD 1945 serta pemahamannya. "Sebelum lomba, calon peserta telah dibekali dengan buku UUD 1945 dalam huruf Braille hasil terbitan MK," jelas Mahfud pula.
Lebih jauh dikatakan Mahfud, perlombaan ini merupakan wujud nyata dari tanggungjawab yang diambil oleh MK dalam penyebarluasan pemahaman mengenai UUD 1945 ke berbagai kalangan. Sekaligus bertujuan guna memberi ruang bagi generasi penerus bangsa, khususnya siswa SMPLB penyandang tunanetra, untuk lebih memahami hak konstitusionalnya.
JAKARTA - Untuk memberikan pemahaman konstitusionalitas terhadap penyandang tunanetra, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Lomba Cerdas-cermat Pemahaman
BERITA TERKAIT
- Pelajar Indonesia Raih Prestasi Gemilang dalam Ujian Cambridge International
- Berkontribusi Menekan Prevalensi Penyakit Kronis, Prodia Gelar Seminar Dokter Nasional
- Oneject Indonesia Luncurkan Mesin Hemodialisa & Kantong Cuci Darah, Menkes Bilang Begini
- Pemkot Sukabumi Tak Izinkan Kegiatan Pasar Kaget Selama Ramadan
- Setelah Ikut Retret, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Siap Sinergikan Program Pusat dan Daerah
- Keluarga Almarhumah Kesya Lestaluhu dan Kepala Suku Biak Mengadu ke Komnas Perempuan