MK Juga Berpotensi jadi Sumber Konflik Pemilu 2014

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Komunikasi dari Universitas Mercu Buana, Herry Budianto mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik (parpol), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpotensi menjadi sumber konflik Pemilu 2014.

"KPU Pusat dan daerah, partai politik, Bawaslu dan MK, berpotensi jadi sumber konflik dalam Pemilu 2014 mendatang," kata Herry Budianto, dalam Diskusi Empat Pilar bertema "Tahun Politik dan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2014", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Potensi konflik yang bersumber dari KPU lanjut Herry Budianto, antara lain terkait dengan kinerja komisioner, pendistribusian logistik Pemilu yang tidak tepat waktu tiba ke daerah-daerah, serta rekapitulasi suara.

"Sementara potensi konflik dari partai politik bersumber dari persaingan internal yang terjadi di antara sesama kader satu partai," ungkapnya.

Sedangkan di Mahkamah Konstitusi menurut Herry, terkait langsung dengan citra negatif yang saat ini menyelimuti MK sebagai efek dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar saat jadi Ketua MK. "Publik akan mempersepsi, setiap Putusan MK terkait dengan sengketa Pemilu akan mereka curigai," imbuhnya.

Demikian juga halnya dengan Bawaslu yang selama ini terkesan lambat dalam merespon berbagai potensi konflik. "Selama ini, Bawaslu cenderung bersikap menunggu. Kalau sikap itu masih dipertahankan karena alasan kewenangan, maka konflik akan lebih dahulu meletus," ujarnya.

Terkait dengan kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU, Herry Budianto menegaskan agar hal tersebut bisa diselesaikan sesegera mungkin. "KPU, Kemendagri, dan Bawaslu harus segera menyelesaikan hingga masalah bisa diurai," tegas Herry Budianto. (fas/jpnn)