MK Kabulkan Gugatan Petani

Untuk diketahui, Japin, Vitalis Andi, Sakri dan Ngatimin menguji Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan dan meminta MK agar membatalkan kedua pasal itu. Sebab, kedua pasal pidana itu kerap digunakan aparat untuk mengkriminalisasi rekan mereka sesama petani. Berdasarkan catatan, akhir 2010 terdapat 170 kasus krimininalisasi petani yang berhadapan dengan sejumlah perusahaan kakap.

Kedua pasal itu dinilai sumir dan melanggar asas lex certa karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya, sehingga dapat merugikan kepentingan petani. Kedua pasal itu pun dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945. (kyd/jpnn)