JPNN.com 
MK Klaim Penghargaan dari Jokowi tak Akan Ganggu Independensi Soal JR UU Ciptaker
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengklaim penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi kepada enam hakim konstitusi, tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
MK memastikan tetap independen dalam memproses sebuah kasus, termasuk judicial review (JR) yang diajukan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.
"Kekhawatiran muncul, ya, sah-sah saja sebagai pendapat. Malah, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan kecintaan publik pada MK. Kami memahami dan mengapresiasi hal itu," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Rabu (12/11).
Ia menjelaskan, penganugerahan Bintang Mahaputera terikat aturan dan ukuran objektifnya.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUD 1945, presiden mereprentasikan negara memiliki kewenangan untuk itu.
"Siapa pun figur yang dipandang telah memenuhi ukuran-ukuran objektif itu, presiden dapat menganugerahkan tanda kehormatan tersebut dalam momentum dan waktu-waktu sebagaimana yang ditentukan," ujar Fajar.
Terkait masifnya JR Undang-undang Cipta Kerja ke MK, menurut Fajar, tidak akan memengaruhi independensi MK dalam memutus setiap perkara.
Dia memastikan, enam hakim MK objektif dalam memutus perkara.
Mahkamah Konstitusi mengklaim penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi kepada enam hakim konstitusi, tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
- MK Putuskan Caleg Tidak Boleh Mundur Demi Pilkada, Tidak Ada Lagi Fenomena Borong Jabatan Politik
- Keputusan MK Bahwa Caleg Tak Boleh Mundur Demi Pilkada Memutus Akal-akalan Parpol
- Demi Ekosistem Musik, Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiel Pasal UU Hak Cipta ke MK
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
