MK Kuatkan Kemenangan Isran Noor-Ardiansyah di Kutim

Sebagian besar dalil yang diajukan ditolak hakim karena dinilai tak cukup bukti untuk mendukungnya. Misalnya, tudingan DPT fiktif di TPS Kecamatan Sangkulirang. Versi pemohon di TPS tersebut tak ada penduduknya tapi saat pencoblosan semua surat suara dicoblos untuk pasangan nomor 3 (Isran-Ardiansyah). KPU yang diwakili Abdul Rais menilai tudingan tersebut tak berdasar sebab tak dijelaskan dengan rinci. Malah dalil ini tak pernah dilaporkan ke Panwaslu.

Dalil lain yang ditolak adalah soal Kepala Dinas Pendidikan Kutim yang dituding mengedarkan formulir kepada guru-guru untuk memilih Isran-Ardiansyah. Lagi-lagi ini tak dilaporkan ke Panwaslu sehingga dengan mudah dibantah Abdul Rais. "Bahkan pemohon tidak dapat menunjukan keberadaan formulir itu," ucap hakim.

Rais menilai, penolakan MK ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Sejak sidang digelar, pemohon kurang bisa menunjukan bukti yang bisa menguatkan adanya kesalahan atau kelalaian penyelenggara pilkada. "DPT seharusnya diawasi sejak masih DPS (Daftar Pemilih Sementara), biasanya tim sukses malah fokus ke kampanye dan pencoblosan," ucapnya.

Padahal meski sudah ditetapkan DPT, menurutnya masih ada celah untuk memasukan penambahan atau penguranagan jumlah pemilih. "Tapi selama usulan itu (perubahan DPT) didukung bukti valid dan didukung oleh pasangan calon lain," tambah mantan anggota KPU Balikpapan itu.(pra/jpnn)