MK Kukuhkan Busyro Empat Tahun Pimpin KPK

Lebih lanjut Akil juga berpendapat, permohonan pengujian Pasal 34 UU KPK bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak,melainkan masalah pelaksanaan hukum di lapangan atau norma konkrit yang hal itu merupakan legal policy dari pembuat Undang-Undang.

"Mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak oleh Mahkamah," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekjen TII Teten Masduki, Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, Ardisal dan Feri Amsari mengajukan yudicial review terhadap masa jabatan Busyro Muqoddas yang oleh DPR hanya berlaku setahun. Sebab Busyro menjadi Ketua KPK menggantikan posisi Antasari Azhar yang dipidana atas kasus pembunuhan berencana Direktut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen. Para penggugat ini berpendapat bahwa sesuai UU KPK, pimpinan terpilih menjabat selama empat tahun.(kyd/ara/jpnn)