MK Memastikan Tak Ada Koordinasi dengan Kubu Tertentu dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Kalsel
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak manapun terkait gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono di Jakarta.
“Kalau memantau perkembangan melalui konsultasi langsung dengan petugas MK di loket konsultasi, semua pihak bisa melakukan sepanjang memenuhi syarat masuk ke gedung MK,” kata Fajar Laksono pada Rabu (30/12).
Fajar memastikan kabar yang menyebutkan ada pihak telah berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai informasi bohong belaka.
“Kalau dikatakan telah berkoordinasi dengan MK, kami memastikan tidak ada koordinasi-koordinasi itu,” tegasnya.
Bantahan Fajar Laksono tersebut disampaikan menyusul adanya klaim dari Tim Pemenangan BirinMu yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengarah, H Supian HK.
Dia mengaku datang dan berkoordinasi dengan pihak MK. Sebagaimana diketahui, Tim Pemenangan Pasangan calon Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor – H Muhidin memantau langsung perkembangan gugatan yang disampaikan pasangan calon Gubernur Kalsel, H Denny Indrayana – Difriadi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (28/12).
Kehadiran Tim Pemenangan BirinMu yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengarah, H Supian HK, menyikapi adanya alat bukti baru yang disampaikan Denny Indrayana ke MK.
Mahkamah Konstitusi mempersilakan semua pihak melihat hasil penyelesaian sengketa pilkada Kalsel secara langsung dengan memenuhi sejumlah syarat.
- Status Tersangka Denny Indrayana di Kasus Payment Gateway Harus segera Dieksekusi
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Kasus Denny Indrayana 10 Tahun Mangkrak, Lemkapi Minta Polisi Bergerak
- Pengamat Sebut Status Tersangka Kasus Korupsi Payment Gateway Harus Segera Dieksekusi
- Denny Indrayana Masih Bebas, Pakar Curiga Ada Permainan di Kasus Payment Gateway
- Saiful Anam Berharap MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Jabatan Notaris