MK Ngotot Tolak Perppu, Pilih Bentuk Majelis Pengawas Etik
Rabu, 09 Oktober 2013 – 02:14 WIB

MK Ngotot Tolak Perppu, Pilih Bentuk Majelis Pengawas Etik
Saldi juga menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlebihan dalam mengeluarkan perppu terkait pengawasan MK, karena hingga saat ini presiden sudah 16 kali mengeluarkan perppu. Dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, jumlah peppu yang dikeluarkan selama masa kepemimpinan SBY berkisar tiga-empat kali lipat lebih banyak. (ris/noe/fdi)
Baca Juga:
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menolak rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pengawasan eksternal yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: SPMT PPPK 2024 Lebih Cepat dari CPNS, tetapi Belum Ada Kabar Lanjutan, Dirjen Nunuk Angkat Bicara
- Pekan Depan Ribuan Honorer Resmi jadi ASN PPPK
- Polisi Gulung Dua Pelaku Pungli yang Catut DLHK Pekanbaru
- Warga Kota Bogor Diminta Waspada Gempa Susulan
- Budi Gunawan: Pemerintah Mengutuk Aksi KKB yang Menewaskan 11 Pendulang Emas
- Tim Gabungan Evakuasi 2 Jasad Korban Pembantaian KKB di Yahukimo