MK Perintahkan Pemilukada Ulang di Papua Barat

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Papua Barat untuk mengawasi tahapan kampanye dan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenanganya," tegas Mahfud.

Dalam pertimbanganya, Mahkamah berpendapat, sebagian pokok permohonan para penggugat terbukti mempengaruhi hasil pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun 2011. "Apalagi Panwaslu di wilayah Provinsi Papua Barat, menurut Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak memiliki akses," kata hakim Maria Farida Indrati.

"Untuk memunculkan pasangan yang memiliki legitimasi kuat, Mahkamah menilai harus dilaksanakan tahapan kampanye ulang dan Pemungutan Suara Ulang dengan diikuti oleh seluruh pasangan calon," imbuh Farida.

Meski demikian, untuk menjaga agar pelaksanaan pemilukada Provinsi Papua Barat tidak tersandera oleh kemungkinan tindakan boikot dari pasangan calon, Mahkamah berpendapat, kampanye ulang dan pemungutan suara ulang harus tetap diselenggarakan meskipun terdapat pasangan calon peserta pemilukada masih menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilukada ulang itu, alias memboikot.