MK Permudah Syarat Usung Pemakzulan

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempermudah syarat bagi DPR untuk melangkah ke upaya pemakzulan terhadap Presiden. Hal itu setelah MK membatalkan ketentuan di UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mensyaratkan penggunaan hak menyatakan pendapat harus melalui paripurna DPR yang dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPR, dan disetujui oleh 3/4 dari anggota DPR yang hadir.

Ketentuan dalam MD3 yang dibatalkan MK adalah pasal 184 ayat (4), yang menyebutkan bahwa usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas uji materi terhadap UU UU MD3, Rabu (12/1), MK menilai ketentuan yang tertuang di pasal 184 ayat (4) tentang syarat menyatakan pendapat itu bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan uji materi  itu diajukan oleh sejumlah politisi termasuk anggota DPR yang selama ini dikenal getol membongkar kasus Century seperti Bambang Soesatyo dari Golkar, Akbar Faizal dari Hanura dan Lily Wahid dari PKB.

Menurut MK, pemohon punya pertimbangan hukum yang kuat untuk menyatakan pasal 184 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 7 B ayat (3). "Mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 184 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945," ucap Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan.